Sinergi PLN ,KPK dan BPN Amankan 1.419 Aset Tanah di Sulteng dan Maluku Utara

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria serta Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lagi bersinergi untuk memperkekat penyelamatan asset yang dipunyai Perseroan. Kolaborasi 3 instansi itu diwujudkan dalam penerbitan 1.419 sertifikat tanah di Sulawesi Tenggara (Sultra) serta Maluku Utara (Malut) untuk jaga keunggulan infrastruktur ketenagalistrikan.

Secara simbolis, sertifikat itu diberikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra ke Wakil Direktur Khusus PLN Darmawan Prasodjo dan dilihat langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Sultra Ali Mazi serta Sekretaris Kementrian BUMN Susyanto. Penyerahan itu dikerjakan pada acara Meeting Pengaturan Pembaruan Tata Urus Asset serta Penyerahan Sertifikat Tanah ke PLN serta Pemerintahan Wilayah di Sultra yang diadakan di Hotel Claro, Kendari, Kamis (12/11/2020).

KPK menghargai usaha keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk amankan asset negara dengan lakukan sertifikasi tanah. Menurut dia, sertifikasi ini adalah salah satunya usaha penjagaan korupsi serta penyimpangan asset negara.

"Kami sampaikan animo serta pengharagaan temasuk ke PLN yang sudah bersinergi serta bekerjasama, selaku usaha tingkatkan perolehan pengamanan asset dalam rencana tingkatkan efektivitas serta efektivitas servis khalayak, dan tutup sela korupsi untuk memberikan dukungan arah nasional yang ada di pembukaan UUD 1945," papar Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam info jurnalis, Kamis (12/11/2020).

Di Sultra, secara accumulative sampai November 2020, keseluruhan pengamanan asset punya negara dari sinergitas ini capai 1.194 sertifikat dari 2.754 sektor tanah yang telah lewat step pengukur oleh BPN.

Adanya sertifikat, akan mendatangkan kejelasan hukum dan memberi keamanan untuk asset negara. Disamping itu, ada sertifikat membuat asset dapat dikontrol serta menghindar penyimpangan asset.

situs slot online dan hal yang dilakukan pemain judi slot online Ali Mazi mengatakan, persoalan asset yang berlangsung di wilayah Sultra banyak yang tidak sesuai perundangan. Menurut dia, perhatian spesial sama seperti yang diberi oleh PLN, BPN dan KPK bisa jadi contoh yang bagus.

"Keinginannya, penuntasan persoalan asset bisa dipercepat. Kami sampaikan animo ke semua elemen yang sudah berkonstribusi dalam mengoptimalkan penuntasan persoalan yang ada sama ketetapan yang berjalan ke warga," papar Ali Mazi.

Wakil Direktur Khusus PLN Darmawan Prasodjo, sampaikan kerja sama ini ialah wujud loyalitas PLN untuk amankan, memiara serta memberdayakan asset properti serta tanah punya negara yang diserahkan ke PLN, untuk hari esok pengadaan tenaga listrik untuk semua rakyat Indonesia.

"PLN mempunyai lebih kurang 93 ribu persil sektor tanah yang perlu dilegalkan serta disertifikasi selaku asset punya negara yang diserahkan ke PLN," jelas Darmawan.

Menurut dia, dari acara Rakor Tata Urus Asset yang telah dikerjakan di 8 propinsi serta dari laporan semua Unit Induk PLN di semua propinsi, PLN sudah mendapatkan 9.517 sertifikat tanah terhitung 1.194 sertifikat baru yang diterima di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Lewat penyerahan sertifikat tanah ini, tanah PLN yang memiliki sertifikat di Propinsi Sulawesi Tenggara pada 31 Desember 2019 cuman sejumlah 20 % sekarang ini berhasil dinaikkan jadi 80 %. Keseluruhan nilai asset lewat penyerahan sertifikat ini ialah sebesar Rp 64 miliar dengan luas capai 305.621 mtr. persegi.

"Insya Allah, meeting pengaturan semacam ini tetap akan digelontorkan sampai capai semua Propinsi serta Kabupaten/Kota di semua Indonesia," tandas Darmawan.

Menurut dia, dengan keseluruhan asset kurang lebih 1.600 triliun, yang beberapa adalah beberapa aset berbentuk tanah serta tempat operasi PLN, pasti itu adalah pekerjaan besar serta rintangannya benar-benar tidak gampang. Tapi saat program ini bersambung, serta suport dari ATR/BPN serta KPK tidak kering, malah semakin kuat, kami optimis dan percaya diri jika pekerjaan besar ini akan usai.

Darmawan mengucapkan terima kasih atas suport barisan KPK-RI serta Kementerian ATR/BPN RI. Perolehan ini tidak terlepas dari kolaborasi di antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN, serta Pemerintahan Wilayah.

Menurut dia, sertifikasi tanah ini bukan hanya berguna untuk PLN tetapi untuk kebutuhan umum, ingat asset punya negara itu ditujukan untuk infrastruktur ketenagalistrikan, untuk mendatangkan jelas di semua negeri.

Pada saat yang bertepatan di Ternate, PLN mendapatkan 225 sertifikat dengan luas capai 152.000 mtr. persegi yang menyebar di Propinsi Maluku Utara.